Narasi Strategis – Presiden Belarus Alexander Lukashenko pada Rabu (12 November 2026) menyarankan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk dipertimbangkan sebagai calon Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dalam pertemuan tahunan KTT PBB di New York. Saran tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media internasional, menimbulkan sorotan luas terhadap dinamika geopolitik dan prosedur seleksi PBB.
Lukashenko Mengusulkan Donald Trump
Lukashenko menegaskan bahwa pengalaman Trump dalam mengelola kebijakan luar negeri dan kemampuan bernegosiasi dengan pemimpin dunia dapat menjadi aset bagi organisasi multilateral yang tengah menghadapi krisis iklim, konflik bersenjata, dan ketegangan ekonomi. “Saya melihat Donald Trump sebagai sosok yang berani mengambil keputusan tegas, sesuatu yang dibutuhkan UN saat ini,” ujar Lukashenko dalam konferensi pers virtual.
Usulan tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan resmi dari pemerintah Belarus yang menyoroti pentingnya memperkuat peran negara‑negara non‑blok dalam proses pemilihan Sekjen PBB. Menurut sumber dalam kementerian luar negeri Belarus, Lukashenko berharap rekomendasi itu dapat memicu diskusi terbuka di antara anggota Dewan Keamanan dan Majelis Umum, terutama mengenai kriteria kepemimpinan yang lebih fleksibel.
Reaksi Internasional dan Implikasi Politik
Berbagai negara dan organisasi segera memberikan respons. Pemerintah Amerika Serikat menolak keras saran tersebut, menegaskan bahwa mantan presiden tidak lagi menjabat dan tidak terdaftar sebagai kandidat resmi. “Kami menghormati proses PBB, namun tidak ada dasar bagi Donald Trump untuk menjadi Sekjen PBB,” kata juru bicara Gedung Putih.
Di sisi lain, beberapa anggota Uni Eropa menyambut baik perdebatan yang lebih luas tentang reformasi kepemimpinan PBB, meski menolak kandidat yang dianggap kontroversial. Sekretaris Jenderal PBB saat ini, António Guterres, menegaskan bahwa proses pemilihan akan tetap mengikuti aturan Statuta PBB, termasuk dukungan mayoritas di Majelis Umum dan tidak adanya veto dari anggota tetap Dewan Keamanan.
Para analis politik menilai bahwa saran Lukashenko lebih bersifat simbolik, mencerminkan upaya Belarus memperkuat posisi diplomatiknya di panggung global. “Belarus ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki suara dalam isu‑isu internasional, meski berada di luar arus utama,” ujar Dr. Rina Suryani, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia.
Proses Seleksi Sekjen PBB
- Calon harus memperoleh dukungan mayoritas di Majelis Umum (dua pertiga suara).
- Setiap anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto yang dapat membatalkan pencalonan.
- Seleksi biasanya melibatkan konsultasi informal antara negara‑negara anggota selama beberapa bulan sebelum pemungutan suara resmi.
Jika Donald Trump memang muncul sebagai kandidat resmi, ia akan menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh dukungan dari negara‑negara Barat, yang secara historis menolak figur yang dianggap polarizing. Namun, dukungan dari negara‑negara non‑blok atau blok Asia‑Pasifik dapat menjadi faktor penyeimbang.
Secara keseluruhan, saran Lukashenko menambah dimensi baru pada perdebatan mengenai reformasi PBB, termasuk pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan relevansi lembaga dalam era multipolaritas. Bagaimana proses selanjutnya akan tergantung pada dinamika politik internal PBB serta kemampuan para pemangku kepentingan untuk menemukan konsensus yang dapat diterima secara global.
