Narasi Strategis – BRAN meluncurkan program BRAN kepastian tanah dan perlindungan bagi nelayan Pantura, menjawab kebutuhan hak kepemilikan lahan serta jaminan sosial di wilayah pesisir. Program ini mencakup pemetaan wilayah, legalitas sertifikat, asuransi penangkapan, dan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Langkah Konkret BRAN dalam Menjamin Kepastian Tanah
BRAN bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyusun peta digital yang mengidentifikasi lahan milik nelayan. Proses verifikasi melibatkan dokumen kepemilikan tradisional, bukti penggunaan lahan, serta wawancara komunitas. Setelah peta selesai, BPN mengeluarkan sertifikat hak milik yang sah, sehingga nelayan tidak lagi rentan terhadap sengketa lahan.
Selain sertifikasi, BRAN menyediakan pelatihan tentang tata cara pengajuan hak guna usaha (HGU) dan hak atas tanah (HAT). Dengan dukungan teknis, nelayan dapat mengajukan permohonan secara mandiri tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang.
Perlindungan Tambahan: Asuransi Penangkapan dan Jaminan Sosial
Program BRAN kepastian tanah tidak hanya berfokus pada kepemilikan lahan, tetapi juga menambah lapisan perlindungan melalui asuransi penangkapan ikan. Setiap nelayan yang terdaftar otomatis menjadi peserta program asuransi yang menanggung kerugian akibat cuaca ekstrem, kerusakan kapal, atau penurunan hasil tangkapan.
Asuransi ini dibiayai sebagian oleh pemerintah pusat dan sebagian lagi oleh kontribusi bulanan nelayan yang dipotong langsung dari hasil penjualan ikan. Mekanisme klaim dirancang sederhana: nelayan melaporkan kerugian, petugas lapangan memverifikasi, dan dana klaim cair dalam tiga hari kerja.
Reaksi dan Harapan Komunitas Nelayan
“Sekarang kami punya kepastian bahwa lahan kami tidak akan diambil tanpa proses yang jelas,” kata Haji Ahmad, ketua kelompok nelayan di Lampung. “Selain itu, asuransi memberi rasa aman saat musim hujan tiba, ketika hasil tangkapan biasanya menurun.”
Para ahli menilai program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan secara signifikan. Dr. Siti Nurhaliza, peneliti Kebijakan Kelautan Universitas Indonesia, menyatakan, “Kepastian tanah mengurangi konflik sosial, sementara asuransi menurunkan risiko kemiskinan struktural di daerah pantura.”
Implikasi Kebijakan Nasional
Keberhasilan BRAN kepastian tanah di Pantura menjadi model bagi program serupa di wilayah pesisir lain, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Pemerintah menargetkan 150.000 nelayan terdaftar dalam dua tahun ke depan, dengan alokasi anggaran Rp 2,5 triliun untuk sertifikasi lahan dan premi asuransi.
Jika tercapai, program ini dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, karena nelayan yang memiliki hak atas lahan dan perlindungan finansial cenderung meningkatkan produktivitas dan berinvestasi pada peralatan tangkap yang lebih ramah lingkungan.
